Lonceng Sekolah

Oleh: Blasius Mengkaka, S.Fil             Diposkan pada 19 Pebruari 2014

Aku berjalan tegak menyelusuri lorong sekolah, sesekali pandanganku meneliti tembok-tembok sekolah yang kokoh dilaburi cat putih yang mulai mengelupas termakan usia. Tiang-tiang kokoh sekolah yang tegap menjulang seakan sedang tersenyum untuk mengiringi langkah kakiku perlahan. Aku melewati lorong Mading Sekolah yang dipenuhi aneka tulisan para siswaku.

Continue reading Lonceng Sekolah

Titian Hidup

 

Bermula dari mimpinya tentang hidup seorang gadis desa yang merana karena cintanya yang dikianati oleh sang pujaan hati, Rini akhirnya terinspirasi untuk menulis Cerpen yang berjudul Keluguan Hati Yang Dikhianati. Iapun mengirimkan naskah Cerpennya kepada Mass Media paling top di tanah air. Naskah Cerpen itu akhirnya dimuat juga pada kolom sastera sebuah Media populer di tanah air sebagai Cerpen paling populer.

Continue reading Titian Hidup

Benenain

Oleh: Blasius Mengkaka, S.Fil, Gr

Siang itu, hujan dan angin tengah menderas dan membasahi bumi kota Atambua. Kota kecil yang merupakan ibu kota kabupaten Belu itu nampak seperti biasa. Orang-orang di pasar mencari perlindungan pada teras depan pertokoan karena hujan yang semakin menderas. Akupun turun dari kendaraanku untuk mencari perlindungan. Sama seperti orang-orang di jalanan yang di terpah hujan deras, aku pun merasakan kedinginan dan basah kuyub oleh air hujan yang deras. Continue reading Benenain

Di Atas Geladak Sirimau

Oleh: Blasius Mengkaka

Setelah saya membereskan urusan yang perlu di Sekertariat Universitas, saya segera minta pamit kepada beberapa dosenku dan berangkat ke Larantuka dengan menggunakan motor ojek yang aku sewa secara khusus. Ketika itu hujan sedang gemeritik dan cuaca cukup dingin. Awan gemawan yang penuh embun tipis seperti berarak di langit yang mulai agak gelap dan berkabut di depan kami. Continue reading Di Atas Geladak Sirimau

Pengawas Silang dan UAN Dari Waktu ke Waktu

 

Oleh: Blasius Mengkaka

Posted: Senin, 24 Pebruari 2014

     Tulisan ini berbentuk sebuah catatan kritis saya terhadap pelaksanaan UAN/UAS yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun di Indonesia. Sebagai seorang guru dan pengawas Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah yang setiap tahun ditugaskan negara untuk menjadi salah satu team pengawas silang pada sekolah-sekolah SMA di kabupaten Belu, NTT sejak tahun 2003 hingga sekarang.

     Saya ingin merefleksikan UAN/UAS ini dalam konteks krisis kepercayaan pemerintah terhadap kinerja guru sebagai subjek dalam pendidikan di tanah air dan ingin menjelaskan betapa pelaksanaan UAN/UAS ini telah menyerap banyak waktu, biaya, tenaga dan pikiran dari semua element bangsa. Sebab itu UAN/UAS itu sendiri, saya nilai sebagai bentuk menciptakan persoalan terhadap diri sendiri. Kita akan mencoba untuk mendalami pokok persoalan ini dalam penjelasan berikut.

     Para pengamat menilai bahwa guru-guru sekolah-sekolah kita dari SD hingga SMA/SMK telah kehilangan otonomi penuh sebagai pendidik dan pengajar, teristiwa kehilangan kesempatan untuk ikut serta memutuskan kelulusan dalam sistem ujian yang kini telah diperiksa dengan sistem komputerisasi ini.Pengalaman saya sebagai seorang guru pengawas ujian silang bertahun-tahun di kabupaten menunjukkan bahwa betapa banyak waktu, tenga dan biaya besar telah dikeluarkan demi pelaksanaan Ujian yang berlangsung 3 hari ini, namun sangat menentukkan masa depan peserta didik kita.

     Tugas para pengawas silang adalah hanya menjadi pengawas  ujian di lokasi sekolah yang bersangkutan, tempat di mana berlangsung ujian nasional bersama rekan-rekannya dan juga para pengawas yang lain. Setelah membuka dan mengedarkan berkas soal, para pengawas selalu memonitor dan memantau proses pengerjaan soal oleh para siswa.

     Team pengawas ujian silang bukan satu-satunya team pengawas ujian, mengingat bahwa pada saat seperti itu, banyak orang dan banyak institusi ikut merasa berhak untuk melakukan pengawasan terhadap ujian itu sendiri. Pengawasan yang berlapis-lapis, terkesan membuat UAN/UAS itu sendiri cenderung sangat militansi dan superketat dalam pelaksanaan ujian.

     Para pengawas guru terdiri dari: para pengawas yang dibentuk oleh kepala sekolah sebagai ketua penyelenggara, para pengawas silang yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan setempat dan para pengawas indenpendent, juga para pengawas/pemantau yang berasal dari Universitas atau Perguruan Tinggi setempat. Ini juga menunjukkan bahwa para peserta UAN/UAS sangat menentukkan dirinya sendiri dalam perjalanan sebagai pelajar di sekolah tersebut, dengan suka dan dukanya, kini akan ditentukan dalam beberapa hari.

     Pelaksanaan ujian sendiri dinilai sangat formal dan kaku, sehingga untuk ke WC saja seorang siswa peserta UAN/UAS harus dijaga oleh pengawas ruang agar tak melakukan aktivitas yang mencurigakan dengan cara bertanya soal-soal atau menyontek atau kegiatan yang mencurigakan lainnya.

     Dalam pedoman pengawas dikatakan bahwa bila seorang siswa peserta UAN/UAS meminta ijin ke WC saat sementara berlangsungnya pelaksanaan UAN/UAS, maka pengawas ruang harus menghantarnya atau mengawalnya hingga ke pintu WC. Ini menunjukkan bahwa terjadi sebuah aturan yang superketat dalam pelaksanaan UAN/UAS ini, sebuah beban tersendiri bagi para pengawas yang dalam waktu 3 hari hingga 6 hari, dibiayai oleh negara dengan besaran jumlah uang pengawas untuk setiap pengawas sebesar antara Rp 200.000 hingga Rp 300.000.

      Sejak awal memang sudah disadari bahwa kekakuan pelaksanaan UAN/UAS sendiri disebabkan oleh sistem formalisasi yang berlebihan yang dibuat baik oleh pemerintah pusat dalam hal ini Depdikbud hingga ke pemerintah daerah antara lain mengenai pemakaian atribut seragam yang sangat formal dan kaku.

     Para siswa di Indonesia ini, diwajibkan mengenakan seragam wajib putih abu-abu, ditambah papan nama, lokasi sekolah papan OSIS dan berbagai atribut lainnya seperti sepatu dan kaus kaki saja dianggap sebagai sebuah bentuk formalisasi yang berlebihan yang telah dilakukan oleh pemerintah bertahun-tahun di Indonesia. Formalitas itu sendiri mulai dari tampilan lahiriah para siswa sendiri hingga ke sistem pelaksanaan ujian yang cenderung menyerupai sistem militer yang sangat ketat dalam waktu, ketertiban dan keamanan dalam ruangan UAN/UAS.

     Bila para guru atau satuan pendidik ini meminta otonomi dalam soal pelaksanaan ujian akhir nasional atau ujian akhir sekolah, menjadi cederung didiamkan karena sistem dan struktur pemerintahan otonomi sendiri sangat ketat dan menjadi supermahal. Tengok saja, soal otonomi yang sekarang ini dianut pemerintah propinsi dan kabupaten. Bahwa pada umumnya pemerintah propinsi sendiri memiliki otonomi dengan sistem desentralisasi atau pelimpahan wewenang. Kehadiran pemerintah Propinsi hanyalah sebagai wakil dari pemerintahan pusat.

     Tugas gubernur adalah mengkoordinasikan semua perangkat pemerintahan di tingkat propinsi di bawah kendali gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Otonomi yang dimaksudkan adalah otonomi yang diberikan pada daerah tingkat II di setiap kabupaten. Pada tataran daerah tingkat II inilah, pelaksanaan otonomi daerah menjadi penuh dalam segala bentuk sistem pemerintahan otonomi.

     Namun yang terjadi adalah soal dana-dana sebagai biaya pelaksanaan pemerintahan tingkat II sendiri, sangat diatur oleh anggaran dana dari pusat. Inilah yang sesungguh menjadi penghambat dalam pelaksanaan UU otonomi daerah pada level kabupaten atau kota di Indonesia. Belum juga bahwa otonomi daerah sendiri cenderung digunakan oleh beberapa penjabat pemerintah kabupaten untuk memperkaya atau untuk melakukan tindakan korupsi dengan cara melakukan berbagai trik seperti pemalsuan surat perjalanan dan kegiatan fiftif yang cenderung merugikan negara.

     Perilaku korupsi dari segelintir pejabat kabupaten yang korupsi inilah yang menyebabkan adanya sinyalemen bahwa pemerintah pusat cenderung lamban dalam menggulirkan dana atau cenderung kurang begitu yakin akan kemandirian para aparat di tingkat kabupaten atau kota, yang karena itu akhirnya berimbas pada basis pendidikan di tingkat kabupaten atau daerah-daerah tingkat II sendiri.

     Saat ini pemerintah pusat dibuat kepala sakit terhadap sistem karier, penggajian dan profesionalisasi para Pegawai Negeri Sipil di Indonesia, yang secara keseluruhan berjumlah 4.700.000 orang. Sistem karier, penggajian dan profesionalisasi para PNS sendiri belum begitu bagus. Sementara ini, pemerintah tengah menjajaki kemungkinan model perekrutan, penggajian dan sistem karier menyerupai cara kerja pemerintahan Singapura yang cukup berhasil dalam pengorganisasian PNSnya selama bertahun-tahun.

     Warisan-warisan dari rezim-rezim yakni rezim Orde Lama dan Orde Baru masih sedemikian kuat mencengkram sistem pendidikan, pengorganisasian lembaga-lembaga negara dan tata pemerintahan RI. Hal yang sangat mengemuka adalah sistem Sentralisasi Pendidikan, sentralisasi lembaga-lembaga negara dan tata pemerintahan RI dalam satu tangan. Sistem sentralisasi dalam pendidikan yang tercermin dalam pelaksanaan UAN/UAS dalam tingkatan pendidikan SMA/SMK ke bawah memperlihatkan kinerja yang kurang memuaskan dan asal-asalan dari aparatur pemerintahan dan lembaga negera.

     Melalui sistem sentralisasi ujian ini, maka pengawasan dan pemeriksaan hasil ujian menjadi sangat tidak efisien dan efektif. UAN/UAS lebih menonjoplkan sistem administrasi dari pada hasil dan tindakan nyata dari UAN/UAS sendiri. Kadang-kadang hasil UAN/UAS itu sendiri diberikan dengan tidak memperhatikan nilai dan hasil resmi dari para peserta, hasil UAN/UAS hanyalah sebuah kelengkapan administrasi saja.

     Banyak orang mengeluh bahwa para siswa yang selalu mendapat juara di kelas malah menjadi tidak lulus, sementara yang biasa-biasa saja menjadi juara. Kelihatannya masalisasi dalam penilaian di komputer tidak didukung oleh sebuah sistem informasi yang memadai sehingga berakses negatif dan terjadi di luar kontrol para pendidik.

     Nampaknya pelaksanaan ujian Nasional yang sentralistik juga berakar dari kinerja aparatur negara yang sangat sentralistik dan karena itu menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Keberadaan Komisi Pengawas Pendidikan menjadi tidak berfungsi secara bagus.

     Memang para PNS yang merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan UAN/UAS sendiri cenderung selalu mengeluh tentang sistem penggajian dan karier yang belum bagus dan maksimal, berimbas pada kinerja mereka yang hanya bersifat administratif dan kurang mengena pada maksud yang sebenarnya dari aparatur, yakni bukan hanya sebatas administratif namun pada efisiensi dan efektivitas dalam menjawabi kebutuhan masyarakat.

     Maka semboyan PNS sebagai pelayan dan pengabdi masyarakat menjadi tidak bisa dipertanggung jawabkan bila hanya sebatas persoalan administratif semata-mata. Jadi merefleksikan tentang evaluasi terhadap UAN/UAS sendiri harus meliputi semua cakupan pelayanan dalam birokrasi dan aparatur pemerintahan yang ada. Selain itu tantangan dari kinerja para aparatur kita adalah pada kinerja dan profesionalitasnya sebagai pengabdi masyarakat secara efektif dan efisien dalam menjawabi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang nyata, riil dan berimbang.

     Dalam rancang bangun sistem ujian akhir yang baru adalah meliputi semua komponen teristimewa dalam penciptaan aparatur negara yang profesional, yang bekerja bukan pada level administrasi semata-mata. Dalam rancang bagun kinerja yang profesional dari PNS yang baru ini, diperlukan tindakan-tindakan yang lebih riil oleh pelayanan PNS agar lebih menjawabi persoalan hingga ke akar masalah yang tuntas melalui pemberian wewenang yang lebih luas dan lebih langsung kepada para pendidik untuk memberikan penilaian terhadap kelulusan para peserta UAN/UAS secara langsung.

     Untuk itu, sistem sentralisasi idealnya harus dicabut, bila para pendidik bukan saja diikutsertakan dalam pengambilan keputusan namun sebagai pemutus dan pemberi keputusan dalam pelaksanaan dan hasil UAN/UAS sendiri. Dengan demikian maka hasil UAN/UAS tidak berupa kelengkapan administrasi, namun merupakan sebuah kondisi riil dari hasil usaha dan kemampuan emosi, spiritual dan intelektualnya.

    Bercermin pada proses kenaikan pangkat para guru PNS maupun PNS yang lain, di mana setiap 4 tahun sekali para PNS ini dipromasikan untuk naik jabatan atau naik tingkatan, tanpa perlu sebuah prestasi kerja yang konkrit, namun kenaikan pangkat itu cenderung bersifat administrasi dan dengan sendirinya, karena masa kerja sudah memenuhi syarat, seperti yang tengah dilakukan ini.

     Dalam agenda yang sekarang dikatakan bahwa para PNS harus menunjukkan tindakan nyata dan kemampuan yang riil dalam kerja dan pemikiran tertulis yang dipublikasikan oleh jurnal ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa karya para guru PNS bukan hanya karena penghargaannya yang riil demikian, bukan karena berwujud simbol-simbol seperti yang terjadi pada masa Orba. Diperlukan tindakan yang nyata dan riil dari para PNS agar terjadi keseimbangan antara segi administrasi dengan segi kerja yang nyata dengan bukti-bukti yang otentik.

     Untuk itu, sistem penilaian massal dengan berpedomankan pada kerja alat pemeriksa komputer harus sedapat mungkin dihindari. Delegasi wewenang kepada guru dan pendidik sebagai penentu dalam kelulusan harus jelas dan tegas. Dengan demikian guru berada pada tahab era baru dalam karier guru itu sendiri. Dalam era baru ini, wewenang guru sebagai penentu kelulusan harus menjadi prioritas, seperti dosen di perguruan tinggi yang sangat menentukkan dalam kelulusan ujian akhir mahasiswa/i.

     Sistem baru dalam penilian siswa/i harus memberi tempat utama kepada para guru untuk menentukkan kelulusan, seperti yang dibuat oleh para dosen di PT. Kalau kita melihat, besarnya biaya, waktu dan tenaga yang dibutuhkan oleh para mahasiswa/i PT untuk mengikuti ujian akhir PT sangat sedikit dan sangat hemat, dibandingkan dengan pelaksanaan ujian para siswa/i SMA/SMK ke bawah yang cenderung menjadi mahal sekali dan seperketat. Idealnya kita tidak perlu mendatangkan kesusahan dan persoalan terhadap diri kita sendiri dengan sentralisasi UAN/UAS yang superketat dan melibatkan banyak kalangan di Indonesia, seperti aparat keamanan, team indenpendent, pemantau dari PT dan seterusnya.

     Bila para guru dan pendidik kita, kita libatkan secara penuh sebagai penentu dalam kelulusan Ujian Akhir Nasional dan Ujian Akhir Sekolah, seperti yang selama ini dibuat oleh para dosen terhadap para mahasiswa/i peserta ujian akhir, maka tidak ada lagi sistem sentralisasi secara nasional. Ada banyak biaya, tenaga dan waktu yang bisa dihemat.

     Lagi pula semua keputusan para pendidik lebih cenderung dipertanggungjawabkan karena mereka adalah orang yang paling tahu dan paling bertanggung jawab dalam kelulusan ujian akhir. Maka kinerja para aparatur menjadi lebih efektif dan efisien, tidak semata-mata pada segi administratif saja, namun sungguh-sungguh pada kenyataan dan tindakan yang riil dan benar. Dengan demikian, kita tidak menciptakan persoalan untuk diri kita sendiri dalam hal penentuan kelulusan para siswa/i kita.

     Namun selalu saja muncul persoalan menyangkut faktor-faktor manusia (psikologis, budaya, emosi, spiruatual dan intelektual) dan kondisi-kondisi yang tidak memenuhi syarat yang menyebabkan pelimpahan wewenang kepada sekolah untuk memutuskan hasil ujian akhir sendiri menjadi tidak bisa dijalankan dengan bagus. Hal ini disebabkan ada jurang perbedaan yang besar antara kualitas sekolah-sekolah yang ada di masing-masing daerah.

     Kualitas sekolah-sekolah selalu berbeda satu terhadap yang lain memungkinkan pendelegasian wewenang menjadi agak sulit dilaksanakan. Para kepsek sekolah negeri masih mudah dikontrol oleh pemerintah karena pengangkatan kepsek sekolah negeri memang melalui seleksi yang hasilnya ditetapkan oleh bupati kepala daerah tingkat II. Sehingga aktivitas dan kinerjanya mudah diatur dan diawasi oleh pemkab. Namun untuk sekolah swasta sangat sulit untuk dibuat pengawasan. Guru-guru swasta dan kepseknya selama ini dianaktirikan oleh pemerintah.

     Mereka termarginalkan. Disebabkan laporan keuangan dan aktivitas sekolah itu menjadi mubasir dan tidak pernah terdengar. Para kepseknya menjadi sangat berkuasa, bahkan dianggap seolah-olah menjadi pemilik sekolah swasta tersebut. Persoalan seperti ini menjadi sulit bagi kehadiran team pemantau pemerintah untuk memonitor dan mengadakan audit di sekolah swasta.

     Karena sulit melakukan audit keuangan, pemeriksaan berkas, dll, maka sekolah swasta menjadi termarginalkan dan sulit untuk diberikan kepercayaan untuk mengatur nilai dan hasil kelulusan. Sering bahwa kepsek dan para gurunya lebih sibuk dalam pekerjaan sampingan mereka dari pada tugas utamanya sebagai guru dan pendidik di sekolah.

     Jika demikian maka kriteria-krieteria apa saja yang menjadikan para guru dan kepsek menjadi penentu dalam kelulusan para siswanya? Apakah kelulusan para siswa nantinya menjadi hak preogatif kepsek dan staffnya? Apakah yang menjadi hak dan kewajiban dari para guru mata pelajarannya?

     Kriteria-kriteria apa saja yang bisa dipakai? Kepada siapakah dibuat laporan pertanggungjawaban semua keputusan mengenai nilai dan kelulusan para siswa peserta ujian akhir? Ini yang perlu didiskusikan secara cermat agar kita dapat memiliki kelulusan yang berkualitas, berdaya saing global, berpikir kritis, bekerja keras dan mandiri. Sebuah generasi bangsa yang kita idam-idamkan selama ini.

KEPUSTAKAAN :

1. Akhyar Effendi, Manajement Pegawai Negeri Sipil Yang Efektif   Makalah: (Jakarta, 2004)

2. Keban Yeremias T, Pokok-Pokok Pikiran Perbaikan Sistem Management SDM PNS di Indonesia, Jurnal Kebijakkan dan Administrasi Publik Volume 8 No.2

3. Badan Kepegawaian Negara, Ringkasan Eksklusif Hasil PendataanUlang PNS, (Jakarta: 2003)

4. Colleta N.J. dan Umar Kayam, Kebudayaan dan Pembangunan, (Jakarta: Obor, 1997)

5. Sularto S. (ed), Visi dan Agenda Reformasi (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

_________________________

 

Problema Pendidikan: Antara Tradisi dan Kemiskinan

 

Penulis: Blasius Mengkaka

Posted: 23 Pebruari 2014

 

Di Halilulik-Timor-NTT, sejak lama para suster SSpS mengelola kegiatan persekolahan melaui Yayasan Regina Angelorum (Yasra). Selain para suster SSpS, juga gereja keuskupan Atambua melalui Yayasan Pendidikan As Tanara telah turut pula mengelola SDK Halilulik dan TKK Kembang Teratai. Yayasan Pendidikan As Tanara merupakan sebuah Yayasan milik gereja Katolik Keuskupan Atambua – Indonesia yang telah lama mengambil alih pendidikan Standardschool semasa Hindia Belanda. Pendidikan Standardschool itu kini menjelma menjadi SDK Halilulik di bawah naungan Yayasan As Tanara Keuskupan Atambua.

Sebagai lembaga-lembaga asuhan gereja Katolik, kegiatan persekolahan ini boleh dikatakan terkontrol 24 jam setiap hari. Hampir semua peserta didik dan para gurunya tinggal di dalam asrama yang dikelola oleh para biarawati SSpS dan paroki Halilulik. Para siswa/i diatur mulai dari makan minum, jam berbicara, jam rekreasi, mandi, berdoa, latih nyanyi, dll. Sejak bangun pagi para pemimpin asrama telah mengontrol mereka mulai dari bangun tidur, doa pagi, makan pagi, Ketika perayaan pesta emas SMP HTM Halilulik pada tahun 2010 yang lalu telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik penulisan buku maupun perayaan ekaristi akbar. Para tamatannya telah berjasa dalam bidang pengabdian di mana mereka bekerja. Namun demikian perlu dicatat di sini ialah persoalan-persoalan yang telah menyertai taman pendidikan ini. .

Pertama, keterikatan pada warisan tradisi. Para pengelolanya merupakan anggota sebuah serikat misionaris asal Belanda dan juga gembala gereja Katolik Atambua. Oleh karenanya maka para pengelola dan peserta didik masih memiliki pergumulan besar antara warisan tradisi dan perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Sebagaimana diketahui bahwa konsep pendidikan sebagai sebuah warisan dari tradisi Eropa akan sangat cenderung konservatif atau sukar untuk diubah.

Sekali sebuah presepsi dibuat kepada orang atau kelompok orang tertentu, maka presepsi itu akan tinggal menetap dan sulit ditarik kembali. Demikianpun sebuah keputusan yang telah dijatuhkan, akan sulit untuk dirubah lagi. Itulah warisan kaum konservatif Eropa yang masih mewarnai kehidupan gereja. Kegiatan persekolahan dan pendidikan asuhan para suster SSps dan Yayasan As Tanara Keuskupan Atambua selama periode kegiatannya nampaknya sangat konservatif atau mempertahankan tradisi bahkan menjadi pengawal tradisi yang sangat kuat.

Pendidikan yang dikelola oleh kalangan gereja memang sejak lama sangat kukuh dalam upaya mempertahankan dan mengawal tradisi, bahkan menjadi benteng pertahanan akhir dari upaya mempertahankan tradisi, seperti yang pernah dilakukan oleh gereja Katolik Diosis Dili, Timor-Timur yang sangat kukuh mempertahankan tradisi dan sulit untuk menerima perubahan.

Kualitas atau mutu yang dicapai oleh persekolahan ini juga menimbulkan masalah dalam perbenturannya dengan persoalan pemerataan. Kualitas memang tinggi, namun hasil dari kualitas yang tinggi itu tentu tidak dipakai sendiri. Orang butuh pemerataan. Biasanya peningkatan kualitas hanya tertumpuk di sini namun pada banyak tempat kualitas masih rendah, maka perlu pemerataan mutu.

Persekolahan asuhan gereja lebih kepada sebuah pusat pengkajian dan pengembangan moral sebab bagamanapun moral masyarakat selalu di bawah kontrol gereja. Biara SSpS dan para pastor mengontrol moral masyarakat atau peserta didiknya. Namun demikian otoritas biara dan gereja akan merosot bila muncul perkembangan ilmu pengetahuan non-teologi yang telah dimulai pada masa Auf Klarung di Eropa. Maka misi moral persekolahan akan dikontrol juga oleh eksternal-di luar biara. Etika bukan dikuasai lagi oleh gereja namun telah dimasuki etika sekuler, yakni etika yang berdasarkan rasio manusia.  Alkitab bukan satu-satunya sumber moral namun telah bergeser kepada kehidupan masyarakat yang bebas.

Bila peranan biara menjadi hilang atau lemah, itu berarti telah terjadi pergeseran dari sebuah etika-teologis kepada etika humanistis-rasio-eksternal. Itu berarti pula telah dimulainya peralihan dari pengontrolan moral oleh biara ke pengontrolan moral oleh masyarakat sebagai sumber moralitas. Bila semua itu terjadi maka etika hanya akan menjadi wacana kajian, etika bukan sumber satu-satunya perkembangan pendidikan sebab bidang moral dan bidang iptek telah terjadi pemisahan yang jelas.

Sebuah sisi yang memberi harapan bagi kita ialah bahwa upaya pengawalan tradisi oleh biara masih belum terlalu kuat mengikat manusia Indonesia dibandingkan dengan keadaan di belahan dunia lainnya. Bersamaan dengan perkembangan pendidikan non-teologi yang pesat maka pengontrolan itu akan hilang juga. Itu berarti masyarakat harus mengambilalih pengontrolan moralitas, akan ada perubahan presepsi dari sebuah masyarakat homogen-kultural kepada masyarakat global-pluralistik-heterogenitas baik heterogenitas ekonomi, heterogenitas kultural, heterogenitas politik, dan heterogenitas agama.

Perubahan dunia global yang bersatu oleh kemajuan sistem komunikasi dan informasi supercanggih akan menumbuhkan sikap humanisme dalam segala bidang kehidupan manusia. Sikap humanisme membuat manusia merasa bertanggung jawab atas semua peristiwa termasuk pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup, demokrasi yang tumbuh di atas pluralisme dan persaudaraan global.

Kedua, persoalan kemiskinan. Penduduk Timor Barat, sama seperti penduduk NTT lainnya memiliki sikap non-konvensional. Mereka memiliki watak, disiplin dan beriman teguh pada agamanya. Sikap hidup yang disiplin dan beriman teguh ini akan ikut pula menumbuhkan sikap moralitas, hidup hemat, taat aturan, jujur dan tidak koruptif. Namun habitus-lokal masyarakat NTT umumnya dan Timor Barat khususnya masih diliputi kemiskinan juga. Namun nilai-nilai positif dalam masyarakat akan menjadi khaos bila terhalang oleh persoalan kemiskinan.

Dewasa ini para tamatan Perguruan Tinggi di NTT menjadi sumber lahirnya tenaga pendidikan guru sarjana pendidikan setiap tahun makin meningkat cepat. Tenaga-tenaga pendidikan berkualitas setiap tahun telah dihasilkan oleh banyak Universitas di NTT. Demikian juga tenaga pendidik profesional melalui proses sertifikasi yang telah dilaksanakan oleh Undana (Universitas Nusa Cendana Kupang). Taraf kehidupan masyarakat juga masih bergulat dengan kemiskinan absolut.

Meskipun sudah bergelar guru profesionalpun, para guru di NTT masih belum mendapat penghargaan yang wajar. Uang TPP masih terlambat berbulan-bulan bahkan hampir setahun. Para guru bergelar sarjana pendidikan masih belum berpengalaman. Tingkat kehidupan masyarakat masih miskin secara absolut. Inilah tantangan terbesar bagi dunia pendidikan di NTT. Pemerintah harus membayar TPP tepat waktu dan memberikan beasiswa kepada para siswa/i secara merata dan juga menstimulus masyarakat dengan bantuan dana hibah dan program pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan. Dengan begitu persoalan kemiskinan akan berkurang dan bahkan kemiskinan akan selesai perlahan-lahan. Semoga berhasil…..

Keselamatan Itu Nyata

Penulis: Blasius Mengkaka

Posted: 15 Pebruari 2014

     Tanah air kita telah lama seringkali diterpa bencana dasyat. Letusan gunung berapi, banjir besar dan air bah, serta angin puting beliung merupakan penyebab bencana dasyat itu telah memakan ratusan ribu korban manusia. Air bah yang menimpah Aceh, letusan gunung Merapi, letusan gunung Sinabung dan kini letusan gunung Kelud menjadi bencana kita tahun-tahun terakhir ini. Dalam sejarah, ada peristiwa letusan gunung api Krakatau dan letusan gunung Tambora yang menimbulkan bencana dasyat yang pernah ada dalam sejarah bencana di dunia. Sebagai sesama sebangsa, saya kebetulan hidup bukan di daerah bencana sehingga saya tidak merasakan bagaimana susahnya menjadi korban bencana dasyat tersebut. Namun sebagai insan beragama, saya juga ikut merasakan derita para korban di temapt bencana dalam pergumulan iman.

     Pikiran saya segera membayangkan kembali ke masa Perjanjian Lama (PL) dan Perjanjian Baru (PB), di mana bangsa terpilihpun merasakan pergulatan menghadapi bencana untuk menyongsong datangnya zaman baru yakni zaman keselamatan. Dalam riwayat nabi Nuh diceriterakan dalam Kej. 7 bahwa nabi Nuh diperintahkan Tuhan Allah untuk masuk ke dalam bahtera karena nabi Nuh dianggap orang benar di hadapan Tuhan. Nabi Nuh beserta rombongannya selamat dari bencana air bah. Air bah zaman Nuh diceriterakan sebagai bencana terdasyat yang meliputi seluruh bumi. Sehingga hanya nabi Nuh dan rombongannya saja yang dipastikan selamat. Nabi Musa dalam Kitab Kejadianpun terpaksa mengandalkan kekuatan bencana dalam bentuk 10 Tulah (Kel. 7-12) untuk meyakinkan Firaun bahwa bangsa Israel harus keluar dan dibebaskan dari Mesir. Setelah lepas bebas dari Firaun, dalam perjalanan ke tanah terjanjipun, Musa harus menunjukan mukzizat Tuhan kepada bangsa Israel untuk menghentikan bencana yang mengancam keselamatan umat Tuhan itu. Dalam Perjanjian Baru (PB), dikisahkan bahwa Yesus juga bertemu dengan bencana. Dalam Luk.8:22-25, Yesus dan murid-muridNya bertemu dengan angin ribut yang mengancam keselamatan hidup mereka namun dengan penuh kuasa, Yesus menghardik angin dan air itu sehingga menjadi redah. Yesuspun kembali menggugat iman para muridNya sendiri. Kata Yesus, “Di manakah kepercayaanmu?”. Pertanyaan Yesus ini membuat para muridNya semakin ingin tahu siapakah IA sehingga angin dan airpun taat kepadaNya? (Luk.8:25b).

     Sebagai kaum beriman, bila bencana terdasyat yang pernah ada di dunia diyakini ialah bencana zaman nabi Nuh, maka dipastikan bahwa kita yang beriman ini merupakan keturunan pengikut nabi Nuh. Kita adalah sisa-sisa umat Tuhan yang selamat dari penindasan kaum penyembah berhala di Mesir. Bisa jadi dalam zaman PB, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang selamat akibat kuasa Tuhan Yesus yang telah mengusir angin ribut dan air yang dasyat menggelora di danau.

     Di sini kita dapat belajar bahwa umat Tuhan muncul keluar dari kedasyatan bencana hebat nabi Nuh. Umat Tuhan muncul dari pergumulan penderitaan dan pembebasan dari Tuhan secara ajaib dalam peristiwa pembebasan di Mesir. Demikianpun zaman PB, umat Tuhan muncul dari penderitaan dan penganiayaan baik fisik maupun mental. Dalam pergumulan itu, umat Tuhan berhasil memenangkannya. Tuhan telah menyelamatkan umatNya dengan mukzizatNya. Bagi kita orang beriman, fenomena bencana harus dilihat dalam terang iman bahwa bagi kita orang beriman, bencana itu sudah selesai. Seperti Nuh kita harus selamat karena dibenarkan Tuhan sendiri.

     Sebagai umat beriman kepada Tuhan Yesus, kita kini memasuki zaman keselamatan di mana tidak ada bencana dan tidak ada penderitaan sebab keselamatan selalu bersinonim dengan kebahagiaan, kegembiraan, persaudaraan dan solidaritas. Keselamatan berarti bahwa kita telah dibebaskan dari semua bencana untuk hidup baru sebagai orang yang dibenarkan dalam sabdaNya. Hidup beriman berarti hidup penuh kebahagiaan sebab kita adalah umat Tuhan dan Tuhan mengenal kita sebagai umat pilihanNya. Figur nabi Nuh dan nabi Musa menjadi figur dari mana kita menimbah keselamatan dari bencana dasyat karena kita berada di jalan benar. Selanjutnya dalam PB, Tuhan Yesus menjadi pelindung dan Tuhan kita dalam situasi bencana. Tangan Tuhan membebaskan manusia melalui tanda-tanda, melalui suara sesama kita dan juga melalui penglihatan iman. IA sedang menanti kita untuk memberikan kesaksian kepada semua manusia bahwa keselamatan itu ada dan nyata. Selamat berrefleksi dalam situasi bencana!

                      _____________________________________

Potret Orang Miskin di Perkotaan NTT

Penulis: Blasius Mengkaka, S.Fil

Posted: Kamis, 6 Pebruari 2014

     Akhir bulan Desember 2013, saya menggunakan kesempatan satu hari untuk menyambangi kota Kupang, NTT. Selain untuk mengamati keadaan Kupang selama Liburan Natal dan akhir tahun 2013, saya juga mengambil kesempatan untuk berbelanja berbagai keperluanku di sebuah toko di kota Kupang. Hari menjelang malam, ketika saya masuk ke dalam sebuah toko pakaian di sebuah kompleks pertokoan kota Kupang yang hampir semuanya menjual dan memanjang berbagai jenis dan ukuran pakaian. Di dalam toko itu, saya melihat begitu banyak orang-orang berkerumun di dalamnya.

     Begitu banyaknya orang yang berkumpul membuat saya harus berdesak-desakkan agar saya bisa dengan bebas berbelanja kaus dan baju. Semua mata memandang ke arahku. Saya tetap asyik saja berbelanja. Pikiran saya, wah betapa beruntungnya pemilik toko, kalau orang-orang seramai ini, pasti dagangannya laris. Setelah memilih beberapa kaus, sayapun membayar. Namun saya belum mau keluar dari dalam toko sebab saya tertarik untuk mengamati para pengunjung toko itu dengan lebih masuk lagi ke dalam ruangan toko yang dipenuhi ratusan manusia itu.

     Ketika saya masuk ke dalam ruangan toko, seorang wanita paruh baya mencegat saya. Dia menyodorkan tangannya kepadaku di tengah keramaian pengunjung toko untuk meminta uang. Nampaknya wanita paruh baya itu adalah seorang pengemis yang meminta uang dari saya. Maka sayapun menyodorkan uang lembaran 5 ribuan rupiah untuknya. Setelah itu pandangan saya berputar ke para pengunjung toko. Saya mendapati kenyataan bahwa sebenarnya para pengunjung toko itu bukanlah pembeli. Mereka hanya berdiri sambil menatap barang-barang dan para penjual toko. Rupanya mereka hanya menjadi pengunjung saja dan tidak berbelanja. Sekilas, mereka ialah orang-orang muda yang nampaknya sedang kesulitan ekonomi dalam kehidupan di kota Kupang. Mereka masuk ke dalam toko bukan untuk mau menjadi pembeli namun hanya berdiri untuk menatap atau melihat-lihat barang-barang jualan dalam toko itu.

     Menurut saya, selain wanita peminta di dalam toko itu, orang-orang yang berkerumun dengan hanya menatap dan tidak menjadi pembeli sehingga dapat mengganggu kegiatan para pembeli yang sedang memilih-milih belanjaan merupakan salah satu potret kemiskinan di perkotaan NTT dalam hal ini kota Kupang. Sebagai satu-satunya kota besar di NTT, kota Kupang merupakan pusat pemerintahan di NTT, juga sudah sejak lama menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, politik, sosial budaya dan keamanan ternyata menyimpan persoalan besar yakni persoalan kemiskinan. Saat ini di kota Kupang dan kota-kota kecil di NTT, banyak orang miskin mulai menjadi pengemis.

     Menurut data BPS NTT tahun 2012, jumlah penduduk NTT mencapai 5.343.902 dengan jumlah orang miskin sebesar 1.029.000. Tahun 2013, jumlah penduduk NTT berkurang menjadi 4.685.827 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 993.560 orang. Data menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin NTT terbanyak berada di perkotaan khususnya kota Kupang. Memang tidak banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di kota Metropolitan Jakarta, namun potret kemiskinan orang miskin NTT diperkotaan makin nampak jelas.

     Aktivitas yang nampak di toko itu telah menjadi potret kehidupan orang miskin di NTT. Potret kemiskinan seperti yang saya lihat ini, bisa jadi merupakan ‘wabah’ yang berjangkit dari kota-kota besar dan kota metropolitan teristimewa kota Jakarta di mana orang miskin cenderung menjadi pengemis atau menjadi faktor penyebab persoalan di kota-kota. Menjadi pengemis dan menjadi peminta-minta tidak ada dalam budaya NTT sebab orang NTT itu memiliki budaya malu dan lebih mementingkan harga diri ketimbang menjual kemiskinan diri hanya untuk mendapatkan sedekah seribu atau dua ribu dari para pengunjung toko. Bila kemudian ada orang NTT yang menjadi peminta-minta atau menjadi pengemis di kota, itu kita ibaratkan saja merupakan sebuah ‘wabah’ yang datang dari kota-kota besar di Jawa di mana orang miskinnya cenderung menjadi pengemis.

     Sangat mengherankan bahwa sebuah Propinsi Kepulauan dengan 1000 buah pulau dan dengan lautannya yang luas dan potensi kekayaan alamnya yang besar ternyata ada juga orang NTT yang menjadi pengemis atau peminta-minta di tengah kekayaan alam NTT yang luas dan melimpah. Pemandangan ini sungguh menyayat hati, namun menjadi tantangan bagi para pemimpin dan pendidik di NTT untuk berjuang dalam mengentas kemiskinan di NTT dengan cara mempercepat peningkatan pendidikan, akses-akses ekonomi, kesehatan, sosial, dan budaya bagi rakyat miskin. Dengan itu, Propinsi NTT bisa keluar dari lingkaran maut kemiskinan. Semoga!

                       _____________________________________

Presiden SBY dan Indonesia Era Baru

Penulis: Blasius Mengkaka, S.Fil

Posted:  Selasa, 4 Pebruari 2014

     Harus diakui bahwa sejak Susilo Bambang Yudoyono (SBY) memenangkan Pemilihan Langsung Presiden Indonesia untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia tahun 2004, Indonesia mulai memasuki era baru dalam kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi. Ia mulai membawa berbagai dimensi baru dalam kehidupan bernegara. Suasana pergeseran kekuasaan sangat terasa bagi bangsa Indonesia. Kalau dahulu kehidupan berbangsa lebih ditekankan kepada unsur kemauan politik segenap elemen bangsa (suku, agama, ras dan golongan), namun Presiden SBY membawa perubahan besar ke arah pendewasaan kemauan bangsa Indonesia untuk bersatu dan membentuk negara dengan fondasi yang lebih kokoh dari sekedar sebuah kemauan politik sub-subbangsa.

     Sebagai bangsa yang lahir berdasarkan keanekaragaman budaya etnis, agama dan golongan, Indonesia yang memiliki persoalan integrasi bangsa yang dilematis itu, tak dapat diselesaikan sepenuhnya oleh Presiden-Presiden RI pendahulu Presiden SBY.  Ir Soekarno merupakan Presiden RI yang memiliki pergumulan tanpa henti dalam persoalan integrasi bangsa, demikianpun Soeharto, BJ Habibie, KH Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

     Hal itu disebabkan pada masa lalu, integrasi bangsa hanya didorongkan oleh kemauan politik semua elemen bangsa ketika itu. Padahal kemauan politik sebenarnya menyimpan potensi keterpecahan dan miskomunikasi antara manusia. Dengan kemauan politik untuk membentuk bangsa maka individu cenderung menjadi nrimo, mementingkan kekeluargaan, kepentingan umum di atas segalanya, melemahnya prakarsa, melemahnya daya cipta dan melemahnya kreasi murni.

     Tampilnya Presiden SBY tahun 2004 telah mengubah sejarah integrasi bangsa Indonesia. Sebagai seorang ilmuwan murni yang kemudian bergelar Doktor, dia membuka babak baru bagi Indonesia era baru. Indonesiapun memasuki babak era baru dalam integrasi bangsa. Dalam Indonesia era baru ini, integrasi bangsa Indonesia bukan lagi berdasarkan kemauan politik segenap elemen subbangsa untuk membangun negara (state) Indonesia, namun integrasi segenap sub-subbangsa Indonesia harus berdasarkan alasan-alasan rasionalnya, berdasarkan prakarsanya, daya ciptanya dan kreasi intelektualnya. Ilmuwan yang menjadi Presiden itu akhirnya diterima semua kalangan, bukan saja di Indonesia namun seluruh dunia. Dalam tangan putera Pacitan itu, Indonesia telah memasuki babak baru yakni era baru dalam integrasi nasional Indonesia.

     Pada tahun 2009, Presiden SBY berkenan memilih pendampingnya yakni Wapres Prof. Dr Budiono, seorang guru besar yang berkarier di lembaga perekonomian tinggi negara. Rasanya beliau menemukan pasangan yang serasi dan cocok. Kecocokan Presiden SBY dan Wapres Budiono ialah bahwa keduanya merupakan ilmuwan murni yang tanpa pamrih dari jabatan politik. Bagi keduanya politik hanya akan menghancurkan bangsa yang besar ini, namun prinsip rasional ilmu akan mempersatukan sekaligus membawa manusia Indonesia menuju cita-cita dan tujuan berbangsa.

     Era Baru Indonesia telah dimulai sejak 2004, Indonesia telah makin jauh melangkah berdasarkan prinsip-prinsip rasional subbangsa dan individu-individu untuk berintegrasi membentuk bangsa-negara (state) Indonesia yang kuat. Berbagai kemajuan telah ditorehkan Presiden SBY diantaranya: komunikasi-informasi berkembang pesat, keuangan, perbankan, utang luar negeri, partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia, sertifikasi guru dan dosen, kebebasan beragama bagi etnis Tionghoa, otonomi daerah serta UU Desa.

     Nampaknya sejarah masih terus memihak ilmuwan yang menjadi Presden RI ini. Tentunya Indonesia tidak akan mau kembali ke masa lalu, di mana kepemimpinan masa lalu yang berdasarkan kemauan politik telah hampir membawa Indonesia ke arah jurang kehancuran. Indonesia kini ialah Indonesia yang berdasarkan prinsip-prinsip rasional, inisiatif dan daya kerasi manusianya di tangan Presiden SBY.

     Sebagai anak bangsa yang lahir di tengah gencarnya revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi, kita mengharapkan Presiden RI berikutnya ialah ilmuwan juga, dan bukan seorang politikus sejati sebab seorang ilmuwan akan lebih banyak menggunakan secara positif energinya bagi kesejahteraan dan kebaikan bangsa, sedangkan seorang politikus hanya bekerja untuk menyingkirkan saingan bahkan hendak mengalahkan saingannya. Era Indonesia sekarang ialah Indonesia era baru sejak 2004 hingga saat ini dan masa yang akan datang. Tentunya arah perjalanan bangsa ini haruslah berdasarkan prinsip-prinsip rasionalnya yang selaras zaman demi menatap Indonesia dalam dunia yang lebih baru nanti.

                      _______________________________________

 

Situs Ksadan di Kabupaten Belu-NTT

Penulis: Blasius Mengkaka
Posted:  22 February 2014 | 07:27  

 

fatulotufatulotu   

Ksadan Fatulotu di desa Lakan Mau, Tasifeto Timur, 30 km dari kota Atambua(Foto: Belukab.go.id)

 

     Sejak tahun 2003, ketika saya diberikan kepercayaan untuk mengajar bidang study Sejarah Budaya di SMAN 1 Atambua, saya merasa cukup antusias memahami bangunan Ksadan. Dalam pelajaran Sejarah Budaya itu disebutkan bahwa Ksadan merupakan sebuah bangunan megalitik yang menandakan tata cara dan kebiasaan manusia pada masa prasejarah dan hingga kini tetap dipakai sebagai tempat musyawarah adat orang Belu-Tetum. Continue reading Situs Ksadan di Kabupaten Belu-NTT