Ksadan Halimodok Takirin

Oleh: Blasius Mengkaka, S.Fil

Posted: Sabtu, 8 Desember 2012

Pada hari Jumat, 23 November 2012, melalui Grup FB “Belu Rai Nain: Team Peneliti Budaya Fehalaran dan Oa Natar Hatnya”, Loro Frid da Costa de Ornay mengumumkan bahwa pada hari Sabtu, 1 Desember 2012, bertempat di Ksadan Halimodok Takirin akan dilangsungkan upacara adat pelantikan Nai-Nai Adat dari seluruh wilayah budaya Belu Tasifeto. Beliau mengundang semua anggota team peneliti untuk hadir pada waktu pelantikan nai-nai adat Belu Tasifeto.

Grup FB “Belu Rai Nain dst” pada waktu diumumkan merupakan kumpulan sekitar 32 orang pengamat dan peminat budaya Fehalaran yang berasal dan lahir di wilayah budaya Belu Tasifeto, NTT. Loro Frid da Costa de Ornay sendiri telah dikukuhkan menjadi Loro Fehalaran menggantikan mendiang ayahnya Loro Yadokus Manek da Costa de Ornay. Dia merupakan cucu laki-laki dari Astanara Don Hendrikus Besin Sirimain da Costade Ornayatau yang lebih dikenal dengan nama Don HBS da Costa yang juga merupakan Loro bagi wilayah Swapraja Belu Tasifeto sebelum dihapus pemerintah RI melalui UU No. 18 Tahun 1962.

Sama halnya dengan pengakuan dan penaklukan wilayah kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara pada abad 18 M, pemerintah kolonial Belanda di wilayah budaya Belu Tasifeto juga secara tidak langsung telah mengakui adanya 2 entitas kekuasaan di wilayah kerajaan-kerajaan yakni wilayah kerajaan sebagai Zelfbestuurlandschaffen yang dikepalai oleh seorang raja sebagai Zelfbestuur dan wilayah kerajaan sebagai wilayah Volksbestuurlandschafen yang dikepalai oleh seorang kepala adat atau Volksbestuur.

Pemerintahan kerajaan sebagai Zelfbestuur yakni pemerintahan kerajaan yang dikepalai oleh raja sebagai penguasa tertinggi di wilayah kerajaan yang memiliki hak untuk menerima semua dana, tenaga pemerintahan, urusan-urusan organisasi dan tata pemerintahan langsung dari pemerintahan kolonial Belanda.

Sebagai Zelfbestuur, raja dan pejabat-pejabatnya diakui sebagai pejabat Belanda yang menerima dana-dana, tenaga-tenaga, dan urusan-urusan serta segala bentuk ilmu tata pemerintahan dari pemerintahan Belanda. Para raja dan staff Zelfbestuur menjalankan pemerintahan dengan model dan sistem seperti yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda. Model-model pemerintahan modern termasuk busana ala Eropa, dll merupakan ciri khas Zelfbestuur.

Sedangkan Volksbestuur yang diangkat oleh masyarakat kerajaan diakui juga oleh Belanda, namun Volksbestuur tidak mendapat dana, gaji, bantuan tenaga, model pemerintahaan dan tata praja ala Eropa. Volksbestuur mengusahakan sendiri semua dana, tenaga, struktur pemerintahan, sistem, busana, dll dengan kekuatan dan tenaga sendiri. Mereka tidak pernah dan tidak akan mendapat bantuan apapun dari pemerintahan kolonial Belanda hingga Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia.

Volksbestuur dan rakyatnya menguasai dan mengolah lahan-lahan dan kekayaan bumi yang terbatas di sekitar daerah kerajaan yang sebagian dikuasai oleh Zelfbestuur dan pegawai-pegawainya dan sebagian dikuasai Volksbestuur dan rakyatnya selanjutnya disebut tanah adat atau tanah hak ulayat.

Adanya tanah adat atau tanah hak ulayat ini merupakan jangkauan kekuasaan Volksbestuur dan rakyatnya. Volksbestuur dan rakyatnya menguasai dan mengolah lahan dan tata pemerintahan secara tradisional. Oleh karena keberadaan entitas kerajaan Volksbesturenlandschafen tidak tersentuh oleh budaya Eropa maka segala urusan, kebutuhan hidup dan busana mereka menjadi bersifat tradisional.

Mereka tidak memiliki pengetahuan ala Eropa. Mereka juga tidak terlalu menganut agama secara intensif seperti yang dianut oleh orang Eropa. Andaikata mereka dipermandikan toh keadaannya begitu sederhana akibat pendidikan masyarakat pada tataran Volksbestuur yang masih rendah bahkan cenderung buta huruf.

Agama penduduk Volksbestuurenlandschaffen bersifat tradisional. Hal itu tercermin dalam busana atau pakaian masyarakat adat atau Volksbestuur menjadi sangat tradisional. Misalnya terlihat dalam pakaian adat daerah di Indonesia ketika itu yang ditenun sendiri dengan ragam yang antik dan indah namun menampilkan nuansa yang jauh dari sentuhan modern. Kain ikat pria ditenun perlembar tidak menyerupai sarung modern, meskipun benang-benangnya kini telah memakai benang modern.

Pada zaman kolonial, ketika pemerintah kolonial Belanda menguasai wilayah ini, pemerintahan kolonial Belanda telah menghendaki adanya perbedaan model pemerintahan Zelfbestuurlandschaffen dan pemerintahan Volksbestuurlandscahaffen. Akibat kurang tersentuh oleh perubahan yang dimotori oleh penguasa kolonial maka busana berupa kain tenunan adat itu dilakukan dengan sederhana.

Busana daerah digunakan dengan model yang ganjil seturut peradaban Eropa dan malahan hanya diikat seperlunya saja pada tubuh seorang pria/wanita selanjutnya diperkuat dengan atau tanpa ikat pinggang. Berbeda dengan pakaian para Zelfbestuurder dan staffnya yang sudah berpakaian ala Eropa modern dengan model yang hingga saat ini telah dipakai oleh para pelajar SD, SMP, SMA, Mahasiswa/i, para pegawai di Indonesia saat ini.

Pemerintahan kolonial Belanda lebih memperhatikan pegawai-pegawainya termasuk para raja Zelfbestuur yang diikat berdasarkan Perjanjian Plakat. Sementara pemerintahan Volksbestuur yang mengepalai Volksbestuurendelandschaffen dibiarkan bertumbuh, berkembang dan mengurus dirinya sendiri secara otonomi, tanpa bantuan dana, tenaga, pendidikan dan sistem-sistem Eropa yang maju dan modern.

Pemerintahan Volksbestuur dan staf-stafnya ialah para kepala-kepala adat yang tersebar di berbagai rumah-rumah adat hingga ke pelosok-pelosok desa, kampung dan keluarga. Pemerintahan Volksbestuur dan para warganya tidak tersentuh perkembangan, dan ada indikasi bahwa pemerintahan kolonial juga tidak terlalu mau mengurusi keberadaan mereka. Benar-benar kenyataan yang runyam pada tataran Volksbestuur ini. Dari antara penguasa Volksbestuur ini juga terindikasi adanya saling serang dan rebut kekuasaan atau hegemoni wilayah, sesuatu yang tak terhindarkan.

Kebudayaan para Zelfbestuur dan staffnya serupa dan mengambil bagian dalam kebudayaan Eropa ketika itu. Sedangkan kebudayaan Volksbesturendenlandschafen merupakan kebudayaan pribumi jauh dari hiruk pikuk budaya kota yang dimotori peradaban Eropa. Maka para Volksbesturendenlandschafen memiliki waktu dan kesempatan besar dalam mengungkapkan budaya-budayanya yang meliputi bahasa, tata kebiasaaan adat istiadat, nyanyian adat, pantun, kesenian tradisional bertumbuh dengan pesat diseluruh seantero kerajaan. Kurangnya monitor yang intens terhadap keberadaan Volksbesturendenlandschaffen memungkinkan mereka mengekspresikan seni budayanya sendiri dengan bagus.

Kebudayaan Volksbestuurenlandschafen berorientasi pada kelompok/suku yang mengekspresikan dirinya pertama-tama dalam siklus hidup manusia dari kelahiran, remaja, perkawinan hingga kematian. Juga pada siklus pertanian yang melingkupi kehidupan mereka. Selain itu pada tata mitis alam lingkungan yang terekspresi dalam mitos-mitos dan totem-totem. Ucapan syukur dalam panenan, kelahiran, dll terekspresi juga dalam nyanyian, pantun dan tarian yang dilaksanakan bersahut-sahutan dalam kelompok suku. Sangat paradoks dengan tata pemerintahan modern Eropa yang cenderung mengandalkan individu.

Para misionaris awal yang membawa serta budaya Eropa telah berusaha agar masyarakat pribumi berdiri dan berdaulat di daerahnya sendiri dengan memberi pendidikan dan terutama merangsang tumbuhnya pencerahan (Aufklarung) dalam diri pemuda-pemuda terpandang yang berasal dari putera tetua adat kampung Volksbestuurder.

Mereka harus meninggalkan kelompok besarnya dan dengan demikian membebaskan dirinya dari pelbagai tata aturan tradisional kelompok besar dan mulai mengatur diri mereka dan kelompok di luar mereka secara lebih luas. Mereka yang terlepas dari kelompok besar itu – oleh pendidikan yang kontinuo bertahun-tahun – telah tampil sebagai pemimpin masyarakat baik rohani maupun pemerintahan sipil sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan RI.

                   _________________________________